Laut Menjadi Begitu Seksi di Tangan Jokowi

Kebijakan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang penggunaan sejenis pukat harimau dalam proses penangkapan ikan melalui Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015 patut diapresiasi. Sebab kebijakan tersebut selain melindungi kepentingan nelayan kecil dalam mencari nafkah juga bermanfaat bagi kelestarian ekosistem laut khususnya keberadaan terumbu karang. (Baca: Pukat Harimau Mengancam Terumbu Karang).

gbr. Terumbu Karang

Kebijakan pemerintah Jokowi  ini tidak saja dilatarbelakangi oleh kepedulian terhadap nasib nelayan kecil semata.

Pemerintahan Megawati melalui menteri  Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri telah mengeluarkan peraturan Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang. Pada tanggal 27 Desember 2001, bertempat di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa Jakarta, Presiden RI Megawati Sukarnoputri pada waktu itu telah mencanangkan “Seruan Sunda Kelapa”. Seruan tersebut mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim/kelautan, dengan berlandaskan pada kesadaran penuh bahwa bangsa Indonesia hidup di negara kepulauan terbesar di dunia, dengan alam laut yang kaya akan berbagai sumberdaya alam.

gbr. Presiden Gus Dur dan Megawati

Di era pemerintahan Gus Dur 2 (dua) tahun sebelumnya mengeluarkan kebijakan membentuk kementerian baru yakni Departemen Eksplorasi Laut dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Dalam perjalanannya, namanya berubah-ubah dan akhirnya saat ini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga dibentuk Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan kelautan di Indonesia.

gbr. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Sementara pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan nasional yang terkait dengan bidang kelautan, yakni mengganti nomenklatur Dewan Maritim Indonesia (DMI) menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 Tahun 2007, ditetapkan Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 yang memuat pembangunan bidang kelautan, dan menyelenggarakan Konferensi Kelautan Dunia atau World Ocean Conference (WOC) di Manado pada bulan Mei 2009.

Poros Maritim ala Jokowi

Jokowi

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Timur (KTT EAS) di Myanmar, Kamis, 13 November 2014 dimana Jokowi begitu dipuja-puja media sebagai tokoh sentral pencetus Poros Maritim, kenyataannya sambutan pemimpin negara saat itu karena beliau adalah Presiden baru terpilih yang menang secara fenomenal. Menurut Jokowi, Indonesia akan menjadi poros maritim dunia yang memiliki peran besar dalam berbagai bidang. Sebagaimana yang dikutip Tempo, untuk mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia, Jokowi menuturkan ada lima pilar utama yang diagendakan dalam pembangunan. Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau (padahal lebih), bangsa Indonesia harus menyadari bahwa identitas, kemakmuran, dan masa depannya sangat ditentukan oleh pengelolaan samudra.

Pilar kedua, yaitu Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Visi ini diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Cara ketiga adalah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Pilar keempat yang tak kalah penting, tutur Jokowi, yakni dengan melaksanakan diplomasi maritim. Untuk itu, Jokowi mengajak semua negara untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. "Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua," kata Jokowi.

Pilar kelima, ujar Jokowi, adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Menurut Jokowi, hal ini diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. "Serta menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim," katanya.

Gbr. Hasan Wirajuda Foto: Antara

Sebaliknya mengutip laporan Antara, mantan menteri luar negeri Hassan Wirajuda menilai kebijakan Poros Maritim Jokowi kurang memiliki roh Wawasan Nusantara seperti dikonsepsikan Mochtar Kusuma-atmadja. "Kebijakan maritim masih banyak menekankan pada sisi teknis dan fungsional seperti terefleksikan dalam UU kelautan," katanya dalam peluncuran buku biografi Mochtar Kusuma-atmadja "Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja" di Jakarta, Sabtu 28 Februari 2015.

Hassan berpendapat, Poros Maritim harus secara cerdas dihubungkan dengan konsep lain yang berkembang di luar, seperti dilakukan Tiongkok. "Di Tiongkok terdapat dua konsep, yaitu jalur sutra maritim dan konsep pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok, ASEAN sampai ke India," katanya. "Dimensi infrastruktur maritim tidak lalu nampak di sana, kita bisa menghubungkannya dengan rancangan infrastruktur poros maritim kita melalui kerjasama," sambung Hassan.

Deklarasi Djuanda

Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan beberapa peraturan hukum yang ditinggalkan Pemerintahan Hindia Belanda, termasuk landasan hukum bidang kelautan, yakni “Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939” (TZMKO). Namun, penggunaan ordonansi ini menyebabkan wilayah Indonesia menjadi tidak utuh, karena perairan diantara kelima pulau besar Indonesia terdapat perairan bebas (high seas). Keadaan ini dinilai dapat mengancam keutuhan NKRI. Atas dorongan semangat tinggi dan kebulatan tekad yang luar biasa di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, dengan berani dan secara sepihak mengeluarkan suatu deklarasi keutuhan wilayah

Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mendeklarasikan yang dikenal dengan Deklarasi Djoeanda. Pada dasarnya konsep deklarasi ini memandang bahwa kepulauan Indonesia merupakan wilayah pulau-pulau, wilayah perairan, dan dasar laut di dalamnya sebagai suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis, dan politis. Dengan adanya konsep ini, maka wilayah perairan nusantara yang tadinya merupakan wilayah laut lepas kini menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia yang berada di bawah kedaulatan NKRI.

(foto: perangko peringatan 50 tahun Deklarasi Djoeanda)

Selanjutnya, Deklarasi ini diperkuat secara yuridis melalui Undang-Undang No. 4. Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dalam UU ini, pokok-pokok dasar dan pertimbangan-pertimbangan mengenai pengaturan wilayah perairan Indonesia pada hakikatnya tetap sama dengan Deklarasi Djoeanda, walaupun segi ekonomi dan pengamanan sumberdaya alam lebih ditonjolkan. Kemudian, dalam perkembangan sejarah selanjutnya, telah memungkinkan Indonesia menyempurnakan luas wilayahnya melalui Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) termasuk didalamnya integrasi Timor Timur, yang disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan Undang-undang No 61 tahun 1998 tentang penutupan Kantung Natuna dan keluarnya Timor Timur.

Deklarasi Stockholm 1972

Konfrensi Lingkungan Hidup untuk pertamakalinya menjadi agenda resmi Internasioanl terjadi pada tanggal 5-16 Juni 1972 dilaksanakan di Stockholm Swedia, dalam konperensi ini dihasilkan Deklarasi berikut resolusi serta sistem pendanaan untuk mendukung konservasi Lingkungan Hidup di dunia. Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip bersama sebagai landasan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada 24 prinsip pembangunan dan lingkungan, serta 109 rencana aksi dibawah kelembagaan yang baru saja dibentuk United Nations Environment Programme (UNEP). Delegasi dari Indonesia sendiri di pimpin oleh Prof. DR. Emil Salim yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua BAPPENAS.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)

Pada tahun 1982, 119 negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Konvensi tersebut di dalamnya memuat 9 buah pasal mengenai perihal ketentuan tentang prinsip “Negara Kepulauan”. Salah satu pasal dalam prinsip Negara Kepulauan tersebut menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau yang satu dengan lainnya, yang kemudian diimplementasikan oleh Orde Baru dengan istilah Wawasan Nusantara. Perumusan ide Wawasan Nusantara ini sebagai implementasi seklaigus penyempurnaan dari Deklarasi Djuanda yang dengan gigih diperjuangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Hasjim Djalal.

Gbr. Wawasan Nusantara

UNCLOS 1982 menyatakan bahwa di antara tujuan utama dari Konvensi tersebut adalah 'studi perlindungan dan pelestarian lingkungan laut’. Atas dasar konvensi 1982 tersebutlah yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan Nasional tentang masalah-masalah kelautan dewasa ini. Meliputi konservasi ekosistem kelautan, mengakui kedaulatan negara dalam mengeksploitasi kekayaan lautnya, mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.

Kebijakan Presiden Soeharto

Gbr. Presiden Soeharto

Untuk menjawab agenda UNCLOS 1982 Presiden Soeharto mengeluarkan UU nomor  5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusive Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konvensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya pada 30 September 1996 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 77 tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional yang langsung diketuai oleh Presiden sendiri.  (Baca:  Presiden Soeharto dalam KTT Bumi 1992 dan Poin Kesepakatan dokumen Rio)

Adapun fungsi Dewan Kelautan Nasional ini adalah: a. Merumuskan kebijaksanaan pemanfaatan, pelestarian, per-lindungan serta keamanan kawasan laut; b. Memberikan pertimbangan, pendapat maupun saran kepada Presiden mengenai pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan serta keamanan kawasan laut dan penentuan batas wilayah Indonesia; c. melakukan koordinasi dengan Departemen dan badan-badan lainnya yang terkait dalam rangka keterpaduan perumusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kelautan.

KTT Bumi Rio de Janeiro 1992

Gbr. KTT Bumi Rio de Janeiro

Sepuluh tahun setelah konvensi UNCLOS 1982 lebih dari 178 negara menandatangani ‘Agenda 21’ termasuk Indonesia oleh Presiden Soeharto, konfrensi yang dihadiri lebih dari 30.000 peserta ini diadakan di Rio Janeiro dikenal dengan KTT Bumi Rio de Janeiro - the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) 1992. Hal yang perlu digarisbawahi KTT Bumi ini dilaksanakan mengadopsi pemikiran seorang Mochtar Kusumaatmadja yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV masa pemerintahan Soeharto.

Gbr. Mochtar Kusumaatmadja

Hasil konferensi UNCED 1992 dan menjadikannya sebagai pedoman dasar bagi penyelenggaraan dan penyusunan kebijakan lingkungan dan pembangunan. Ketentuan Bab 18 dalam Agenda 21-Indonesia tentang pengelolaan wilayah pesisir menjadi sangat penting karena kondisi lingkungan wilayah pesisir dan laut membutuhkan penanganan khusus. Penanganan khusus pada wilayah pesisir dan laut mencakup aspek keterpaduan dan kewenangan kelembagaan, sehingga diharapkan sumberdaya yang terdapat di kawasan ini dapat menjadi produk unggulan dalam pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Jakarta Mandate/Mandat Jakarta 1995

Perhatian global terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut dan pesisir dinyatakan dalam bentuk Program ”Jakarta Mandate on Marine and Coastal Biological Diversity” untuk implementasi isu keanekaragaman hayati pesisir dan laut.  Program ini merupakan statement para menteri negara pihak dari Konvensi Keanekaragaman Hayati yang dideklarasikan pada Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati yang pertamakali dilaksanakan di Paris tahun 1995. Untuk membantu implementasi Jakarta Mandat tersebut maka pada tahun 1998 Konvensi Keanekaragaman Hayati menetapkan program kerja keanekaragaman hayati pesisir dan laut yang telah direview dan diupdate pada tahun 2004.  Program kerja tersebut difokuskan pada 5 program element yaitu: pengelolaan terpadu kawasan pesisir dan laut; pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya hayati; kawasan konservasi pesisir dan laut; marikultur; species asing.

Pemerintahan Indonesia sendiri sejak pemerintahan Soeharto telah mendukung konservasi keragaman hayati kelautan ini. Pada tahun 1992 Menteri Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Strategi Nasional dan Rencana Aksi konservasi terumbu karang yang dikenal dengan program Laut Lestari di 27 propinsi (waktu itu Timor-Timur masih bagian NKRI) dan program Siskamla (Sistem Keamanan Laut).

Dari paparan ini dapatlah dipahami ‘menjual’ isu laut atau istilah lain seperti halnya “maritim” bukan ide baru dari seorang Jokowi alih-alih dikatakan orisinal. Isu laut; kelautan;maritim telah melewati kronologi yang panjang. Generasi sekarang tinggal meneruskan lalu mengembangkan ide-ide yang telah dirintis para pendahulu bangsa ini.

Pemanis Sintetik Aspartam Bagai Ranjau di Balik Semak

 Tidak berhenti kita mendengar berita jatuhnya korban keracunan makan yang menimpa anak-anak sekolah. Informasi yang kerap disampaikan media massa dan pemerintah misinformatif yang mana dari waktu ke waktu informasi beredar menjadikan zat kimia berbahaya seolah-olah berfungsi sebagai pengawet dan atau pewarna pada bahan makanan. Padahal Bahan Tambahan Makanan (BTM) merupakan produk legal yang sudah diatur regulasinya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Informasi bias dan kabur yang disampaikan oleh media-media Nasional kita bahwa zat kimia berbahaya tersebut seperti halnya formalin atau pewarna tekstil selalu menjadi tertuduh pada kasus mematikan ini. Padahal sebagai contoh saja bahan kimia Formalin atau Formaldehid bukanlah BTM namun hanyalah zat kimia desinfektan yang berfungsi membunuh kuman untuk penggunaan sterilisasi diluar fisiologi tubuh.

Penyebutan zat beracun ini diidentikkan sebagai bahan pengawet makanan dalam penyampaian berita malah menjadi kontraproduktif dalam dunia komunikasi massa. Formalin memang efektif untuk membuat makanan tahan lebih lama karena daya antibakterinya namun berbahaya bila dikonsumsi manusia.

Fenomena ini semakin ironi ketika

Janji sang Politikus

Lihatlah begitu mudah para politikus bicara, namun seiring waktu mereka mengkhianati apa yang pernah diucapkan.

Ketika HAM di Gunjingkan

Atmosfer pemilihan presiden 2014 terasa panas membara, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan memperebutkan tahta istana Merdeka untuk 5 tahun kedepan.

Pada tanggal 19 April 2014 Joko Widodo yang masih berstatus Gubernur DKI Jakarta bersama cawapresnya HM. Jusuf Kalla yang juga pernah menjabat jabatan yang sama bersama SBY pada priode 2004-2009 mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum.

Keesokan harinya dengan diiringi puluhan ribu pendukung giliran Prabowo-Hatta mendaftarkan diri sebagai kontestan kedua pasangan capres-cawapres untuk pilpres yang akan diadakan 9 juli 2014 nanti.

Surat Terbuka untuk Prabowo

Salam Indonesia Raya!

Semoga Pak Prabowo berkenan membaca surat saya ini, karena setahu saya Bapak hobi membaca apalagi sekarang malah hobi membaca puisi.

Pak Prabowo yang terhormat, untuk diketahui sudah 3 masa pemilu terakhir saya memilih untuk golput termasuk sewaktu pencalonan Bapak sebagai wakil presidennya Megawati.

Harap dimaklumi, pasca reformasi 1998 saya menaruh harapan besar akan bangkitnya negara kita tercinta ini, apalagi saya termasuk saksi sejarah masa-masa itu sebagai bukti saya masih menyimpan peluru yang pernah dilepaskan pasukan Brimob yang sekarang masih bersarang didalam paha kiri saya.

Tahun 1999 adalah tahun terakhir saya mengikuti pemilu, pertama saya gembira ketika Gus Dur secara mengejutkan terpilih menjadi Presiden RI yang ke-3, walaupun saya sempat sedih melihat elit-elit politik berkoalisi sedemikian rupa demi menggagalkan seorang perempuan yang sudah sepantasnya memimpin negeri ini dimana partainya yaitu PDI-Perjuangan dipilih lebih dari 1/3 rakyat Indonesia menjadikannya sebagai partai pemenang pemilu.

Memilih Presiden yang (tidak) Pernah Salah

Pemilu legislatif 2014 berjalan dengan damai, hingar bingarnya terus berlanjut hingga pemilu presiden yang akan dilaksanakan 9 Juli 2014 nanti.

Dari beberapa nama yang telah mencuat tersebutlah 3 tokoh besar yang diramalkan akan meramaikan pilpres bulan Juli nanti yaitu Joko Widodo, Abu Rizal Bakrie dan Prabowo Subianto. Tiga nama ini berasal dari tokoh dan kader partai 3 besar hasil pileg 2014.

Terlepas dari koalisi seperti apa yang akan terbentuk nanti untuk mendapatkan pasangan capres-cawapres sebagaimana halnya dalam sebuah kompetisi selalu syarat dengan isu-isu negatif sebagai bahan 'Black Campaigne' untuk membunuh karakter seseorang.

Isu-isu ini akan dikemas sedemikian rupa agar sosok tersebut terlihat buruk sehingga diharapkan tingkat elektabilitasnya menjadi rendah.

Katakanlah tentang Prabowo Subianto, paling tidak orang-orang yang menjadi saksi sejarah peristiwa reformasi 1998 memberikan embel-embel sebagai pelanggar HAM yang terlibat dalam kasus penculikan aktifis pro reformasi dan kasus kerusuhan Mei 1998. Walaupun perihal keterlibatan mantan Danjen Kopassus itu hanya berakhir dengan pemecatan beliau sebagai anggota TNI namun tak dapat dipungkiri sejarah telah menjadikan sang Jenderal sebagai tokoh kontroversi hingga kini.

Menakar Insting Politik Para Politisi

Hasil quick count sementara beberapa lembaga survey hasil pemilihan umum legislatif 9 April 2014 menempatkan PDIP sebagai peringkat teratas perolehan suara diantara 15 partai peserta pemilu. Oleh karena itu boleh dikata masing-masing partai peserta pemilu harus melakukan koalisi demi mengegolkan calon presidennya dalam pilpres 9 Juli 2014.

Pada mulanya PDIP bersama Gerindra memiliki hubungan yang mesra sebagai partai oposisi bersama Hanura terhadap pemerintahan SBY yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum partai Demokrat. Sayangnya kemesraan sesama partai oposisi plus pengalaman maju bersama dalam pilpres 2009 kandas perihal polemik wanprestasi PDIP pada perjanjian Batu Tulis dalam mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada pilpres yang akan datang. Bahkan sebelum kasus ini mencuat Megawati pernah menyindir Prabowo sebagai 'penumpang gelap' ada kampanye pemilihan Gubernur Jakarta 2012 silam.

JOKOWIFORIA: Dari Demam El Classico Sampai Mabuk Bombay

Sehari setelah pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta priode 2012-2017 pasangan Jokowi-Basuki langsung tancap gas, sang Gubernur blusukan ke sudut-sudut kumuh Kota Jakarta sementara sang Wakil yang minoritas Tionghoa ini seperti mengambil partisi lain tugas pemerintahan daerah dengan membenahi kekumuhan birokrasi institusi yang mereka pimpin.

Mitos dan Fakta Tentang Sunat atau Khitan

Banyak orang percaya bahwa tindakan sunat (circumcition) memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan kebersihan disamping bahwa tradisi ini merupakan perintah dari ajaran adat maupun agama. Tapi apakah benar keadaannya demikian, berikut beberapa mitos dan fakta tentang sunat.

Bagaimana Menggambar Muhammad Dengan Menggunakan Microsoft Paint

Langkah pertama yang harus anda lakukan adalah pastikan komputer anda dilengkapi dengan software microsoft paint, buka pada menu program ---> accesorries ---> microsoft paint

 

Kartun Muhammad dari Waktu ke Waktu

Dalam kepercayaan agama Islam dilarang melukiskan mahluk bernyawa karena hal ini dikuatirkan akan tercemarnya ajaran Islam oleh kebiasaan tradisi pra-Islam dalam hal penyembahan berhala. Nmaun sejarah telah mencatat jauh sebelum ini upaya penggambaran karakter Muhammad telah pernah dilakukan jauh sebelumnya seperti dikutip dalam wikipedia sbb:

1. Investiture of Ali dalam kitab Al-Biruni Chronology of Ancient Nations  tahun 1307-1308

Kartun Maut yang (tidak) Memakan Korban

Reaksi umat Islam seluruh dunia cenderung berlebihan setelah menyikapi kartun Muhammad yang dipublikasikan beberapa pihak, belakangan ini diributkan kembali oleh penayangan film "innocence of Muslim' ditambah lagi majalah satire Prancin Charlie Hebdo menampilkan karikatur Muhammad sebagai cover majalahnya. Dengan seorang Yahudi ortodoks sambil berkata "kalian jangan menghina kami!"

Kemiskinan dalam Sudut Pandang Komunisme

Pernyataan kontroversial yang disampaikan oknum Ketua DPRRI berinisial 'MA' dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh BEM Perguruan Tinggi NU di Jombang bahwa kemiskinan terjadi karena orang tersebut malas bekerja. Tentu saja pernyataan ini tidak saja mengundang polemik bahkan juga gelombang protes dari masyarakat, apalagi pernyataan ini disampaikan oleh seorang ketua Parlemen dimana institusi tersebut banyak tersandung kasus Megakorupsi yang berlarut-larut. Ditambah lagi pernyataan yang dikeluarkan MA atas lontaran sebuah pertanyaan yang mengkaitkan relasi sebab akibat korupsi terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Tidak cukup waktu semalam untuk membahas kualitas moral oknum tersebut berkaitan dengan pernyataannya itu. Maka saya akan memberikan sekedar analisa sederhana tentang siklus kemiskinan dalam sudut pandang komunisme.

Politikus Indonesia dalam Karakter Serial Kartun Televisi

Belakangan ini suhu politik dinegara Indonesia sedang mengalami tensi yang tinggi, ditengah skandal korupsi kian merebak disertai dengan intrik politik yang menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Sekedar mengendurkan syaraf saya membuat ilustrasi tentang kemiripan tokoh politik negeri ini dengan karakter serial kartun televisi, berikut ulasannya.

1. Susilo Bambang Yudhoyono

Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang oleh media luar negeri The Economist diberi sebutan 'the lame duck'. Di mata rakyat Indonesia sendiri beliau adalah tipikal pemimpin yang peragu, lambat dalam mengambil keputusan dan dikenal dengan presiden penuh pencitraan. Penulis berpendapat Presiden SBY relatif mirip dengan karakter Lionel Hutz, yaitu seorang pengacara Springfield dalam serial film kartun The Simpsons.

Analisa Logo Cagub-Cawagub PILKADA DKI 2012

Seperti biasa ditiap perhelatan pemilihan umum baik untuk calon legislatif maupun calon eksekutif daerah maupun pusat bahwa semua kandidat akan menampilkan gambaran dirinya dan atau pasangan calon dengan image yang paling sempurna untuk dijadikan poster atau sejenisnya sebagai bahan kampanye. Dengan harapan masyarakat calon pemilih memiliki kesan positif terhadap apa dan atau siapa yang akan dipilih. Tentu saja siapapun akan menampilkan image yang paling sempurna untuk menggambarkan dirinya kepada masyarakat dengan ekspektasi masyarakat akan jatuh hati pada pasangan tersebut. Kali ini saya hanya akan memberikan pendapat pribadi tentang gambaran poster kandidat-kandidat gubernur DKI Jakarta pada pemilukada 2012. 

1. FOKE - NARA

Pasangan tersebut memiliki motto "MAJU TERUS" ini adalah slogan yang biasa dipakai inkumben untuk memasuki tahapan pemilihan periode berikutnya. Dengan kata "maju" dan "terus" yang kira-kira artinya selama dia menjabat Jakarta maju kedepan dan terus tanpa menoleh kebelakang terutama untuk kesalahan atau kegagalan yang diperbuat. Jadi tidak ada istilah mundur kebelakang apalagi menyangkut skandal-skandal yang mungkin terjadi selama pemerintahannya terdahulu. Kesan yang bisa diambil dari gaya kepemimpinannya adalah kuat, tidy, perfeksionis namun antikritik dan kurang peka. Sementara itu poster yang ditampilkan dengan latar belakang warna orange dan  tugu monas sebagai ciri Jakarta. Adapun seragamnya berupa jas konservatif berwarna hitam lengkap dengan peci. Dari semua pasangan harus diakui pasangan inilah yang paling ideal dari segi penampilan dan aura kepemimpinan.

Rhoma Irama Apakah Contoh Terburuk Seorang Ulama?

Gegap gempita Pilkada DKI 2012 tidak saja diwarnai oleh munculnya pasangan tak lazim dinegara Indonesia ini, Jokowi yang disebut-sebut sebagai tokoh sederhana dan Basuki sebagai pasangan cawagub dari kalangan minoritas dimana keduanya dikenal sebagai pribadi yang bersih dari dugaan korupsi. Namun sebagaimana kita mafhum oleh isue SARA yang masih sensitif dinegara ini selalu saja berhembus ditiap perhelatan demokrasi. Katakanlah pada waktu pemilu awal reformasi pada tahun 1999 dimana PDIP sebagai partai pemenang pemilu dimana telah beredar pidato Theo Syafei yang bernuansa SARA di sebuah gereja merupakan seorang purnawirawan tentara adalah petinggi partai tersebut. Isue ini tak mempan membikin rakyat Indonesia yang mayoritas muslim mengurungkan niatnya untuk tidak memilih partai yang lahir pada masa reformasi ini.

Meramal Hasil Pilkada DKI 2012 Putaran II

Keputusan sikap politik PKS mengenai dukungan kepada pasangan Foke-Nara dalam pilkada DKI putaran II telah sampai pada sikap resmi partai. Masyarakat yang telah menunggu-nunggu sikap apa yang akan diambil PKS itu menuai pro dan kontra. Sementara pasangan Jokowi-Ahok yang merupakan pemenang pilkada putaran I terkesan dikeroyok oleh gerombolan partai politik sebagaimana yang menimpa pasangan Adang-Dani pada Pilkada DKI 2007.

Pasangan Adang-Dani yang diusung PKS pada waktu itu yang membawa suara hasil pemilu 2004 melewati jumlah capaian suara PKS sendiri hingga 42% pemilih jakarta, sementara pasangan Foke-Prijanto didukung segerombolan partai politik yang berkoalisi. Disini menunjukkan kalkulasi politik tidak serta merta hanya didasarkan pada perolehan suara partai politik hasil pemilu legislatif.

Jakarta People Power 2012

Euforia kemenangan pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Jokowi dan Ahok pada putaran I Pilkada DKI belum mencapai klimaksnya. Banyak pihak percaya bahwa penghitungan sementara yang memenangkan pasangan ini membuktikan bahwa masyarakat pemilih khususnya DKI Jakarta telah mengalami pencerahan. Image positif yang dimiliki pasangan ini sebagai figur pemimpin yang jujur, bersih dan mengayomi rakyatnya begitu dirindukan masyarakat.
Ditengah hingar bingarnya kepesimisan bahwa pasangan ini akan mengalami banyak hambatan karena selain diusung oleh partai nasionalis (baca: kiri) merekalah satu-satunya kandidat yang merepresentasikan masyarakat sipil dan (bahkan) kaum minoritas.
Ini merupakan sejarah baru dalam perpolitikan bangsa Indonesia ketika masyarakat Jakarta dengan rasio jumlah penduduk muslim mencapai hampir 85% dan dikenal sebagai daerah 'hijau' dimana dalam beberapa kali dilaksanakannya pemilu merupakan kantong suara partai-partai Islam telah mengalami transformasi secara politis maupun ideologis.
Yang cukup mencengangkan adalah suara dari PKS partai era reformasi yang berhaluan Islam ini telah kehilangan taji dilumbungnya sendiri alih-alih pada pemilu 2004 partai ini memiliki suara terbanyak (24%) di DKI namun pada pilkada kali ini pasangan kandidat yang diusung PKS bersama dengan seorang kader dari PAN (Muhammadiyah) hanya menndapatkan 11% suara. Bahkan koalisi pasangan kandidat dari partai Islam PPP dengan Golkar masih dibawah suara dari pasangan non-partai Faisal-Biem yang tak mencapai 5%.
Terlepas dari jatuhnya pamor partai-partai penguasa akibat skandal megakorupsi, menurut hemat saya perilaku pemilih masyarakat Jakarta sudah cerdas dan kritis. Sekat-sekat primordialisme telah runtuh kontras sekali bila kita masih mengingat tragedi kerusuhan awal reformasi 98 dimana mata dunia menyaksikan pembantaian warga minoritas tionghoa di Jakarta. Prasangka-prasangka negatif yang sering ditujukan pada kaum minoritas Tionghoa dan Nasrani berganti dengan keberanian menitipkan amanah kepemimpinan dibilik suara. Sejarah juga mencatat Sjarekat Islam pernah menitipkan wakilnya di parlemen (Volksraad) pada masa penjajahan Kolonial Belanda kepada Henk Snevliet seorang tokoh pergerakan yang membantu rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Kolonial Belanda yang notabene tidak beragama Islam.
Angin perubahan sudah mulai berhembus dinegara ini, kekuatiran terhadap gerakan-gerakan keagamaan radikal yang masif serta merta pupus ditangan rakyat Jakarta sendiri. Sikap kritis  masyarakat DKI tidak lagi bisa menjadi objek adu domba yang dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Seiring dengan angin kebebasan yang berhembusn sejak masa reformasi Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun menyemarakkannya dengan pernyataan bahwa penganut ateisme dan komunis dapat hidup setara di negara Pancasila ini.
Walaupun ditengah-tengah masyarakat awam pernyataan ini masih menuai kontroversi, namun setidaknya negara melalui MK telah mengajarkan kepada kita untuk hidup toleran. Sehingga lambat laun diharapkan nantinya masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa rasa curiga. Tanpa ada undang-undang yang membatasi warga negara agar bisa saling mengenal dan saling memahami suatu perbedaan.
Kedewasaan cara pikir masyarakat inilah yang bisa menjadi kontrol efektif bagi jalannya pemerintahan. Ketika pemerintahan itu tidak menjalankan amanat rakyatnya maka rakyat sendiri yang menghukumnya dengan tidak memberikan lagi tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya. Bukti nyata ini dapat kita saksikan dalam pilkada DKI 2012 dimana kekuatan rakyat bersatu memilih pemimpin baru demi masa depan Indonesia Baru.

Andai Saya Timses Foke: Momentum Emas Ramadhan

Pilkada DKI 2012 masih belum mencapai klimaksnya, siapa pemenang parade ini masih ditentukan 2 bulan lagi. Hasil sementara masih mengunggulkan tim pendatang Jokowi berpasangan dengan Ahok sementara tim tuan rumah Foke dan Nara masih diposisikan sebagai underdog. Namun perang belum usai, pesta kemenangan hari ini bukanlah hari kematian bagi pasangan yang dikalahkan. Hidup harus berlanjut, masih ada pertempuran yang lebih besar yang paling menentukan yaitu putaran final penentu untuk menjadi The Next Governor DKI tanggal 20 september 2012.
Lebih dari 60 hari waktu yang cukup untuk evaluasi dan menyusun strategi, tidak ada kata terlambat bagi yang kalah maupun pemenang sementara.
Tak lebih seminggu lagi Ramadhan pun tiba, masyarakat muslim akan disibukkan dengan berbagai ritual ibadah selama sebulan penuh. Momen inilah yang seharusnya dimanfaatkan Fauzi Bowo beserta timsuksesnya untuk melakukan kampanye terselubung. Namun apabila kegiatan ini dilakukan akan sulit sekali bagi panwaslu untuk mengawasinya sebab bisa saja kegiatan ini dilabeli dengan safari ramadhan.
Foke harus mau bekerja keras memanfaatkan momen emas ini dengan mengunjungi tiap kampung, tiap masjid dalam rangka berbuka puasa bersama setiap hari di masjid yang berbeda. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan dari berbuka puasa bersama , tarawih berjamaah, dan sahur bersama.
Selama ini citra yang melekat pada Jokowi tak dimiliki Foke yaitu kedekatan dengan rakyat terutama masyarakat miskin. Menurut saya Foke pun harus bisa mengubah citra itu dalam kurun waktu 2 bulan saja dimana satu bulan ini dia harus memanfaatkannya dengan maksimal. Inilah keuntungan Foke, sebagai pimpinan daerah diwilayahnya sendiri dia memiliki kebebasan berkunjung langsung menyentuh para calon pemilih.
Tim sukses Foke harus menyusun jadwal kunjungan ke masjid-masjid didaerah perkampungan miskin, daerah kumuh, dan daerah-daerah yang selama ini suaranya dikalahkan pasangan Jokowi-Ahok. Selanjutnya beliau juga harus bersedia untuk kurang tidur dengan melakukan sahur bersama dengan anak-anak jalanan disemua sudut kota jakarta.
Selain itu Foke sebagai gubernur harus menggelontorkan dana dari kas APBD untuk semua kegiatan keagamaan, seperti support untuk kegiatan tadarusan, makanan berbuka puasa, kegiatan remaja masjid dan bahkan THR untuk para pekerja outsorcing setidaknya yang bekerja dijajaran pemerintahan.
Agar lebih populer lagi Foke harus berani mengeluarkan dana dari kantong pribadinya sendiri zakat berupa modal usaha untuk pengangguran, kaum miskin kota, dan usaha kecil.
Selanjutnya ketika idulfitri tiba saya menyarankan Foke jangan Sholat Ied di Istiqlal, tapi pergi ke perkampungan kumuh, berlebaran dan berbaur dengan kaum dhuafa akan membuat citra Foke semakin mengkilau.
Selamat Mencoba!

Muhaimin sang UFO (Unidentified Fucking Oriented) Labour Minister

Saya terkaget membaca pernyataan Mennakertrans Muhaimin Iskandar pada tulisan Tumpulnya Rasa Berbahasa Muhaimin oleh salah seorang kompasianer. Inti dari pernyataan beliau yang disampaikan dalam menyikapi aksi Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia bahwa substansi dari pekerjaan yang dioutsourcing itu adalah pekerjaan tambahan, dimana pekerjaan tersebut bukan pekerjaan otak.
Jadi beliau menganggap pekerjaan seorang cleaning service, security, kurir dan pekerjaan kasar lainnya adalah kerjaan yang tidak berbasis otak. Secara pribadi saya sangat prihatin dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan para pejabat negara ini dalam mendiskreditkan rakyatnya sendiri yang notabene harus mereka lindungi dari penindasan kaum kapitalis. Padahal sebelumnya Marzuki Ali yang menjabat sebagai Ketua DPR-RI menyebutkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan karena korupsi namun akibat dari kemalasan masyarakat itu sendiri.
Disini saya tidak akan membahas etika dan kepatutan seorang pejabat tinggi sebagai pemimpin dari rakyat yang telah mempercayainya untuk mengayomi dan melindungi sehingga mereka saat ini menjabat dipemerintahan.
Diluar itu kentara sekali para pejabat kita dalam melontarkan pendapat tanpa melalui pemikiran logika seorang pemimpin alih-alih filosofis dan ilmiah.
Kita tidak bisa membantah teori rujukan kaum buruh dalam menuntut hak-haknya cenderung berkiblat pada ideologi komunis karena dasar filosofis teori itulah yang relatif lebih berkeadilan dan berkemanusiaan. Sebelumnya saya sudah menuliskan dalam artikel terdahulu tentang kemiskinan dan upah dalam komunisme.
Secara garis besar pernyataan Muhaimin yang mengatakan bahwa para pekerja kasar memiliki takdir sebagai pekerja outsorcing karena tak memiliki peran signifikan dalam proses produksi adalah pernyataan yang tak berdasar.
Dalam filosofi Marxisme seorang pekerja yang telah bekerja dalam suatu proses produksi telah menyertakan tenaganya sebagai bentuk lain dari KAPITAL/MODAL dimana sang pekerja itu tidak memiliki kontribusi dalam kepemilikan alat produksi sebagaimana yang dimiliki oleh sang pemilik modal/KAPITALIS. Jadi tenaga yang dikeluarkan sang pekerja baik dibidang apa saja dalam proses produksi itu tetap saja dinilai sebagai Kapital/Modal yang menyatu dalam proses produksi, yang mana keadaan berbeda pada alat produksi yang telah tersedia sebelum proses produksi berjalan.
Tenaga kerja yang dikeluarkan para pekerja itu menyatu dalam produk jadi sebesar apapun kontribusinya, sehingga akhirnya produk jadi itu bisa dijual dan mendapatkan nilai jual baru yang merupakan hasil dari kolaborasi investasi alat produksi milik kapitalis dan tenaga para pekerja.
Tidak bisa begitu saja kita menafikan kontribusi tenaga yang diberikan seorang cleaning service terhadap produk jadi yang dihasilkan. Sebab peran seorang cleaning service berkaitan erat dengan produktifitas pekerja lain yang bersentuhan langsung dalam proses produksi itu.
Walaupun seorang cleaning service tidak memberikan langsung tenaganya dalam proses produksi namun hasil pekerjaan yang telah dilakukan akan memberikan suasana nyaman bagi pekerja lain yang terlibat langsung dalam proses produksi itu. Andaikan tidak ada cleaning service tentu saja suasana kerja akan kotor dan jauh dari kenyaman sehingga menganggu produktifitas kerja. Analogi dengan pekerjaan-pekerjaan tambahan lain yang telah disebutkan sang menteri bertubuh pendek itu.
Pembahasan yang saya sampaikan ini hanya dari satu sisi saja untuk membantah anggapan sang menteri bahwa para pekerja tambahan tidak memiliki posisi penting dalam suatu perusahaan. Apalagi bila secara terminologi apa yang disampaikan Muhaimin bahwa para pekerja tambahan itu sama dengan pekerja yang tak menggunakan otak, menurutku Muhaiminlah yang perlu dibawa ke RSCM agar kepalanya bisa discan ada atau tidak apa yang disebutkannya tadi.....
Kaum Buruh Se-Indonesia Bersatulah!!!!!!