Saya terkaget membaca pernyataan Mennakertrans Muhaimin Iskandar pada tulisan Tumpulnya Rasa Berbahasa Muhaimin oleh salah seorang kompasianer. Inti dari pernyataan beliau yang disampaikan dalam menyikapi aksi Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia bahwa substansi dari pekerjaan yang dioutsourcing itu adalah pekerjaan tambahan, dimana pekerjaan tersebut bukan pekerjaan otak.
Jadi beliau menganggap pekerjaan seorang cleaning service, security, kurir dan pekerjaan kasar lainnya adalah kerjaan yang tidak berbasis otak. Secara pribadi saya sangat prihatin dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan para pejabat negara ini dalam mendiskreditkan rakyatnya sendiri yang notabene harus mereka lindungi dari penindasan kaum kapitalis. Padahal sebelumnya Marzuki Ali yang menjabat sebagai Ketua DPR-RI menyebutkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan karena korupsi namun akibat dari kemalasan masyarakat itu sendiri.
Disini saya tidak akan membahas etika dan kepatutan seorang pejabat tinggi sebagai pemimpin dari rakyat yang telah mempercayainya untuk mengayomi dan melindungi sehingga mereka saat ini menjabat dipemerintahan.
Diluar itu kentara sekali para pejabat kita dalam melontarkan pendapat tanpa melalui pemikiran logika seorang pemimpin alih-alih filosofis dan ilmiah.
Kita tidak bisa membantah teori rujukan kaum buruh dalam menuntut hak-haknya cenderung berkiblat pada ideologi komunis karena dasar filosofis teori itulah yang relatif lebih berkeadilan dan berkemanusiaan. Sebelumnya saya sudah menuliskan dalam artikel terdahulu tentang kemiskinan dan upah dalam komunisme.
Secara garis besar pernyataan Muhaimin yang mengatakan bahwa para pekerja kasar memiliki takdir sebagai pekerja outsorcing karena tak memiliki peran signifikan dalam proses produksi adalah pernyataan yang tak berdasar.
Dalam filosofi Marxisme seorang pekerja yang telah bekerja dalam suatu proses produksi telah menyertakan tenaganya sebagai bentuk lain dari KAPITAL/MODAL dimana sang pekerja itu tidak memiliki kontribusi dalam kepemilikan alat produksi sebagaimana yang dimiliki oleh sang pemilik modal/KAPITALIS. Jadi tenaga yang dikeluarkan sang pekerja baik dibidang apa saja dalam proses produksi itu tetap saja dinilai sebagai Kapital/Modal yang menyatu dalam proses produksi, yang mana keadaan berbeda pada alat produksi yang telah tersedia sebelum proses produksi berjalan.
Tenaga kerja yang dikeluarkan para pekerja itu menyatu dalam produk jadi sebesar apapun kontribusinya, sehingga akhirnya produk jadi itu bisa dijual dan mendapatkan nilai jual baru yang merupakan hasil dari kolaborasi investasi alat produksi milik kapitalis dan tenaga para pekerja.
Tidak bisa begitu saja kita menafikan kontribusi tenaga yang diberikan seorang cleaning service terhadap produk jadi yang dihasilkan. Sebab peran seorang cleaning service berkaitan erat dengan produktifitas pekerja lain yang bersentuhan langsung dalam proses produksi itu.
Walaupun seorang cleaning service tidak memberikan langsung tenaganya dalam proses produksi namun hasil pekerjaan yang telah dilakukan akan memberikan suasana nyaman bagi pekerja lain yang terlibat langsung dalam proses produksi itu. Andaikan tidak ada cleaning service tentu saja suasana kerja akan kotor dan jauh dari kenyaman sehingga menganggu produktifitas kerja. Analogi dengan pekerjaan-pekerjaan tambahan lain yang telah disebutkan sang menteri bertubuh pendek itu.
Pembahasan yang saya sampaikan ini hanya dari satu sisi saja untuk membantah anggapan sang menteri bahwa para pekerja tambahan tidak memiliki posisi penting dalam suatu perusahaan. Apalagi bila secara terminologi apa yang disampaikan Muhaimin bahwa para pekerja tambahan itu sama dengan pekerja yang tak menggunakan otak, menurutku Muhaiminlah yang perlu dibawa ke RSCM agar kepalanya bisa discan ada atau tidak apa yang disebutkannya tadi.....
Kaum Buruh Se-Indonesia Bersatulah!!!!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar